Tolak Penetapan Upah 2018 Berdasarkan PP 78, Ini yang Akan Dilakukan Buruh

Tolak UMP 2018, Ini yang Akan Dilakukan Buruh

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2018 yang naik menjadi 3.64 juta. Berdasarkan hitungan KSPI, UMP sebesar 3,64 juta tidak bisa menutupi kebutuhan hidup di Jakarta.

Dalam hitungan sederhana, kebutuhan makan di Jakarta untuk sekali makan dengan menu sederhana adalah Rp 15.000. Jika sehari makan 3 kali, maka selama sebulan dibutuhkan angggaran Rp 1.350.000. Untuk membeli air minum (air mineral, teh manis) sebesar Rp 158.000, sewa rumah Rp 850.000, bayar listrik Rp 250.000, dan untuk transportasi sebesar Rp 480.000 (PP dengan hitungan sekali jalan Rp 4.000).

Baru kebutuhan di atas, totalnya adalah Rp 3.088.000. Jika upah buruh hanya Rp 3.640.000, maka tersisa Rp 552.000. Ini kebutuhan lajang (1 Orang), padahal sebagian besar buruh harus memenuhi kebutuhan keluarganya (suami/istri dsn anak).

“Dapatkah buruh hidup dengan uang Rp 552.000 per bulan untuk memenuhi berbagai kebutuhan lain bersama keluarganya?” Demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal, Kamis (16/11/2017).

Untuk menyuarakan penolakan ini, menurut Said Iqbal, buruh Jakarta akan kembali melakukan aksi ke Balai Kota.

“Ini kita sedang melakukan konsolidasi. Rencananya minggu depan buruh akan kembali melakukan aksi ke Balai Kota yang akan diikuti seribuan orang,” kata Said Iqbal.

Selain melakukan aksi, buruh juga akan mengajukan gugatan terhadap UMP DKI Jakarta tahun 2018 ke PTUN. Diketahui, buruh juga pernah menggugat UMP 2017 dan PTUN memenangkan gugatan buruh.

“Jika PTUN kembali memenangkan buruh, kami berharap Gubernur DKI Jakarta tidak mengajukan banding dan bersedia merevisi UMP 2018,” katanya.

Selain itu, Said Iqbal juga meminta agar Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta segera dibahas. Buruh berharap, dalam menetapkan UMSP nilainya akan lebih baik dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015).

“Jangan lagi membohongi buruh untuk kedua kalinya,” kata Said Iqbal.

Di berbagai daerah, dalam seminggu terakhir buruh juga melakukan aksi unjuk rasa untuk mengawal penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Aksi dilakukan di berbagai Kab/Kota seperti Tangerang, Cilegon, Serang, Semarang, Bogor, Bandung, Subang, Mojokerto, Sidoarjo, Medan, Batam, dan sebagainya.

Said Iqbal menilai, pokok pangkal permasalahan perburuhan dan kesejahteraan rakyat adalah para pemimpin negeri ini yang mengingkari janji politiknya. Salah satunya adalah dengan menerbitkan PP 78/2015 yang berorientasi pada upah murah.

“Padahal saat kampanye berjanji akan mewujudkan kerja layak, upah layak, dan hidup layak,” pungkasnya.

Terima Kasih

Said Iqbal
Presiden KSPI

Narahubung: Ketua Departemem Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono (0811 1098828)


Comments

comments