Solidaritas Buruh Smelting dan Freeport: IndustriALL Global Union Datangi Kementerian Ketenagakerjaan dan ESDM

Jakarta, KPonline – Sudah dua hari ini, para pemimpin Serikat Pekerja Internasional berada di Indonesia untuk memberikan dukungannya terhadap pekerja PT Smelting dan PT Freeport.

Rabu (9/8/2017), mereka bertandang ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Di kantornya Hanif Dhakiri ini, para delegasi diterima oleh Direktur Jenderal PHI, Hayani Rumondang, beserta jajarannya.

Dalam kesempatan ini, perwakilan Serikat Pekerja PT. Freeport menyampaikan beberapa hal terkait kondisi terkini diantaranya. Diantaranya, kurang lebih 8.000 karyawan PT Freeport sudah di PHK dengan berbagai macam alasan, seperti alasan efisiensi.

Selain itu, jaminan kesehatan sudah dihentikan termasuk. Termasuk rekening pekerja sudah di blokir.

Ironisnya, manajemen saat ini sedang merekrut ribuan pekerja baru untuk menggantikan pekerja yang sudah di PHK

Menanggapi pengaduan pekerja, Hayani menyampaikan beberapa hal. Diantaranya, Kemenaker sudah memanggil jajaran Direksi PT. Freeport terkait kasus pemogokan ini beberapa waktu yg lalu. Dia berjanjia, Minggu depan Kemenaker akan melakukan audiensi dengan pihak BPJS karna manajemen PT. Freeport sudah memutus fasilitas kesehatan.

Terkait dengan kasus perburuhan di PT Smelting, perwakilan FSPMI M .Yadun Mufidz menyampaikan jika saat ini sudah 6 bulan 3 minggu pekerja PT. Smelting tidak mendapatkan upah. Bahkan Bonus akhir tahun dan THR juga belum dibayarkan. Fasilitas kesehatan sudah tidak bisa digunakan, karena iuran BPJS Kesehatan sudah tidak dibayarkan oleh perusahaan.

Dia juga menyampaikan, banyak kejanggalan ketika sidang PHI digelar. Persidangan dijaga oleh pihak kepolisian dengan senjata lengkap dan gas air mata. Bahkan terlihat ada polisi yang membawa senjata api di dalam ruang sidang. Sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang.

Dalam pertemuan ini, Kadisnaker Provinsi Jawa Timur yang hadir menyampaikan, akan secepatnya melakukan pertemuan dengan Manajemen PT Smelting terkait BPJS Kesehatan. Dia juga mengingatkan, bahwa kedua belah pihak harus menjalankan hak dan kewajiban selama proses PHI dilakukan.

Itu artinya, kewajiban pekerja adalah tetap bekerja. Pengusaha boleh menyimpang dengan tidak mempekerjakan para pekerja, tetapi hak pekerja terkait upah, haruslah tetap dibayarkan.

Dari IndustriALL Global Union, Vonny Diananto mengatakan, ada proses yang hilang tentang implementasi hukum yang belum di jalankan oleh manajemen PT Smelting terkait pembayaran Upah selama 6 bulan lebih.

Ditambahkan oleh Andrew Vickers. Kalau ada keluarga pekerja yang terlantar dan hak-hak mereka tidak dilaksanakan, ini adalah kejahatan luar biasa

Setelah pertemuan di Kemenaker, rombongan melanjutkan perjalanan ke Kementerian ESDM. Di sini, delegasi diterima Kepala Biro Komunikasi Pelayanan Informasi Publik dan Kerjasama, Dadan Kusdiana

Di Kementerian ESDM, tidak banyak diskusi terkait kasus pemogokannya. Tetapi harapan IndustriALL kepada Pengusaha di sektor pertambangan minta perhatian serius dari Kementerian ESDM untuk tidak mengabaikan hak-hak pekerja.


Comments

comments