Sejarah KSPI

Sejarah Pembentukan KSPI

kspiSejarah pembentukan KSPI tidak dapat dilepaskan dari dinamika yang terjadi dalam tubuh SPSI pasca 1998. Sejak diterbitkannya Kepmenaker no 5 tahun 1998 tentang pendaftaran serikat pekerja, banyak SP/SB yang berdiri di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengurus SPSI. Di sisi lain, para pengurus SPSI mulai mempertanyakan bentuk organisasi mereka; yang berbentuk Federasi tetapi kedaulatan tertinggi di tangan anggota, yaitu orang-orang.

Sementara itu Anggaran Dasar SPSI menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada Komisariat DPP Harian, sementara di sisi lain, DPP Harian adalah pelaksana. Selain kedua masalah itu, pada tahun 1998 Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan terjadinya inflasi hingga 68%. Inflasi yang tinggi itu memicu perdebatan di Dewan Pengupahan mengenai kenaikan upah yang layak. Salah satu anggota Dewan Pengupahan, Sjaiful DP yang saat itu masih di SPSI mengusulkan kenaikan upah 30% – 35% untuk mempertahankan daya beli buruh. DPP yang menyatakan mendukung tuntutan ini ternyata kemudian mengikuti kemauan pemerintah untuk tidak menaikkan upah buruh, sehingga menimbulkan kekecewaan pada anggota dan pengurus yang duduk di Lembaga Tripartit Nasional.

Tak lama setelah itu Presiden Habibie meratifikasi Konvensi ILO no 87  tentang Kebebasan berorganisasi. Hal ini kemudian mendorong terbentuknya SPSI Reformasi. Di awal pembentukannya, SPSI Reformasi didukung oleh 13 Serikat Pekerja Anggota (SPA). Pembentukan SPSI Reformasi ini didukung oleh ICFTU. Pada saat yang sama, di luar SPSI mulai bermunculan SP/SB lainnya, sehingga makin menimbulkan kekhawatiran mengenai perpecahan dalam gerakan buruh.

Mulai tahun 2000, ada upaya membentuk semacam payung besar yang menyatukan SP/SB tapi pada saat yang sama tidak menghalangi kebebasan untuk membentuk serikat pekerja/ serikat buruh. Pada tahun 2001 kembali diadakan seminar untuk mematangkan gagasan ini, dengan dukungan dari ICFTU, tetapi mulai timbul perbedaan pendapat antara para pengurus SP/SB. Pada tahun 2002 diadakan seminar lagi dengan dihadiri oleh 35 SP/SB yang disepakati untuk membentuk Tim Panitia yang bertugas merumuskan pokok-pokok pikiran mengenai ‘wadah’ yang hendak dibangun.

Duduk di dalam tim itu adalah Djoko Daulat (FSP Pariwisata), J. Simamora (FSP Transportasi), Sofiati Mukadi (Kahutindo), Saeful Tavip (ASPEK), Sjafri (BUMN)  Sayangnya, hingga 3 bulan sejak pembentukannya, tim ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kemudian dibentuk tim baru yang disebut Komite Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dipimpin oleh Sjaeful DP (FSP KEP). Tim ini, selain berhasil merumuskan pokok-pokok pikiran untuk menyatukan SP/SB juga menyiapkan pertemuan untuk membentuk KSPI dalam Konvensi.

Pada 1 Februari 2003, diadakan Kongres pertama pembentukan KSPI di Wisma Kinasih Bogor dan disepakati terbentuknya Kongres Serikat Pekerja Indonesia. Presiden pertama KSPI adalah Rustam Aksan dan Sekjennya Rindorindo. Kongres Pertama itu dihadiri oleh 11 SP/SB yaitu (1) FSP Farkes Reformasi, (2) FSP Kahutindo, (3) FSP Pariwisata Reformasi, (4) ASPEK Indonesia, (5) FSP KEP, (6) FSPMI, (7) FSP PPMI, (8) FSP ISI, (9) PB PGRI, (10) FSP BUMN dan (11) SPN, tetapi FSP BUMN kemudian mengundurkan diri; begitu juga SPN. Pada saat Kongres Pertama ini struktur organisasi KSPI sudah seperti KSPI sekarang, dengan Dewan Eksekutif Nasional (DEN) dan Majelis Nasional (MN), hanya saja ada perbedaan dalam aturan mengenai pergantian pengurus antar waktu. Bila pengurus dari salah satu afiliasi tidak aktif, maka penggantinya dari SP/SB yang sama dan otomatis mengisi jabatan yang sama. Sedangkan dalam AD/ART yang baru, pengurus pengganti tidak otomatis mengisi jabatan pengurus lama. Selain soal pergantian pengurus antar waktu, sejak awal berdirinya, KSPI sudah memungut iuran dari KSPI sebagai sumber utama keuangan.

Pada Kongres kedua di Malang (31 Januari-2 Februari 2007), terjadi ketidaksepahaman mengenai pemimpin organisasi yang berujung pada non aktifnya empat afiliasi KSPI yaitu ASPEK Indonesia, FSP ISI, FSP Kahutindo dan SPN. Saat itu yang terpilih menjadi Presiden KSPI adalah Thamrin Mosii (FSPMI) dan Sekjendnya Rusli (PGRI). Pada 23 November 2007, nama KSPI berubah menjadi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

Pada Kongres ketiga di Hotel Grand Jaya Raya, Cisarua Bogor (29 Januari-1 Februari 2012), ASPEK Indonesia, FSP ISI dan FSP Kahutindo kembali bergabung dengan KSPI, sedangkan SPN memutuskan tetap diluar KSPI. Pada saat itu, FSP BUMN juga sudah tidak aktif lagi sehingga serikat yang aktif di KSPI menjadi 9 Federasi.

Pada tahun 2014 Serikat Pekerja Nasional (SPN) resmi bergabung kembali untuk menjadi salah satu bagian dari afiliasi  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

 


Be the first to comment

Leave a Reply