Perlawanan Buruh Terhadap Kebijakan Upah Murah Jokowi Terus Berlanjut

Jakarta,KSPI – Perlawanan kaum buruh terhadap kebijakan Jokowi yang melanggengkan politik upah murah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan terus berlanjut.

Aksi buruh menolak penetapan upah tahun 2018 ( UMP / UMK ) berdasarkan PP 78 tahun 2015 marak di lakukan di berbagai daerah seperti di Jawa Tengah,Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera dan wilayah lain tetap bergelora.

Rezim Jokowi harusnya mengikuti jejak pemerintah SBY bahwa ke depan, persaingan dunia usaha di Indonesia tidak boleh lagi didasari oleh upah murah, peningkatan daya saing industri Indonesia harus berdasarkan produktivitas dan tingkat efisiensi industri.

Selain itu harus ada peralihan pemanfaatan inovasi dan teknologi di sektor tenaga kerja di Indonesia. Sehingga apapun yang dihasilkan dari dalam negeri memiliki nilai tambah, baik dari sisi volume maupun nilai, sehingga akan berpengaruh pada upah buruh yang lebih tinggi.

Banyak negara yang mampu menawarkan upah buruh lebih rendah dari Indonesia, namun tetap tak berkembang, contohnya Bangladesh.

Aksi buruh mendesak Jokowi Mencabut Kebijakan Upah Murah

Hal tersebut seharusnya membuat Jokowi sadar bukan justru memaksakan menerapkan kebijakan upah murah yang kini justru menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia berapa penuruan daya beli masyarakat.

Selain aksi, perlawan buruh terhadap kebijakn rezim upah murah Jokowi juga di lakukan dengan berbagai cara seperti melakukan upaya hukum berupa Judicial Review PP78 tahun 2015 dan juga menggugat ke PTUN terhadap keputusan beberapa kepala daerah yang menetapkan kenaikan upah berdasarkan PP tahun 2015.


Comments

comments