KSPI Waspadai Manuver Kemenaker Terkait Wacana Revisi UU 13/2003

SIARAN PERS KSPI: 12 MARET 2018

KSPI Waspadai Manuver Kemenaker Terkait Wacana Revisi UU 13/2003

Terkait kabar bahwa Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) yang terdiri dari unsur serikat pekerja, pemerintah dan pengusaha telah mengagendakan pembahasana Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2013, Rustan salah seorang anggota LKS Tripnas dari FSPMI-KSPI menyatakan hal tersebut tidak benar.

Rustan menyatakan ada penyesatan opini oleh Menaker terkait dengan statement-nya di media bahwa rencana revisi uu 13/2003 sudah dibahas dalam Rapat Pleno LKS Tripartit Nasional.

Dalam rapat pleno Tripartit Nasional yang diselenggarakan di awal tahun 2018 yang membahas mengenai agenda kerja Tripartit nasional selama 2018, tidak ada kesepakatan mengenai Revisi Undang-Undang ketenagakerjaan. Yang ada adalah review Undang-Undang Ketenagakerjaan. Istilah revisi dan review didalam konteks tripartit nasional mempunyai makna masing masing.

“Satu sisi, sikap kami di Tripartit nasional mewakili Buruh KSPI dengan tegas menolak revisi Undang Undang Ketenagakerjaan No 13/2003 yang disinyalir akan menghilangkan pesangon, merumuskan upah murah melalui upah padat karya, memperluas perbudakan melalui pemagangan serta mempermudah kebijakan Tenaga Kerja Asing,” demikian dikatakan Rustan.

Senada dengan Rustan, Widadi anggota LKS Tripartit Nasional unsur buruh dari FSP KEP-KSPI menyataman ada upaya pemaksaan dari pemerintah untuk merevisi UU 13/2003. Dia menduga hal ini dilakukan untuk kepentingan investor dan pengusaha.

Saat ini pemerintah terlihat sedang berupaya mencari legalitas bahwa seolah olah rencana revisi UU 13/2003 sudah dibicarakan dengan unsur buruh dan di setujui oleh unsur buruh.

“Sikap kami jelas dalam rapat rapat di Tripartit Nasional , bahwa kami menolak revisi UU 13/2003 yang semangatnya ingin menghilangkan proteksi dan menurunkan kesejahteraan kaum buruh Indonesia dengan alasan kemudahan investasi,” tegas Widadi.

Dalam pertemuan hari Senin, 12 Maret 2018 antara Dirjen PHI & Jamsos dengan para anggota LKS telah terjadi ketidak sinkronan informasi.
“LKS Tripnas dari unsur SP-SB sudah berusaha menyampaikan pendapat sebagai masukan dan saran kepada pemerintah untuk diperhatikan. Namun jika pemerintah tidak lagi mau belajar baik dari masukan maupun catatan2 masa lalu seputar issue revisi UU 13/2003 maka suasana ketidak nyamanan dalam dunia ketenagakerjaan jangan lagi menyalahkan pihak SP – SB” pungkas Widadi.

Jadi jika kalangan pekerja yang berada di dalam LKS Tripartit Nasional mengatakan tidak pernah ada kesepakatan mengenai revisi, mengapa dimana-mana Pemerintah mensosialisasikan akan ada revisi dan itu merupakan program dari LKS Tripartit Nasional?

Terima kasih

SAID IQBAL
Presiden KSPI

Narahubung: Ketua Departemen Komunikasi dan Media, Kahar S. Cahyono (0811 1098828)


Comments

comments