Jokowi Sukses Miskinkan Buruh Lewat PP 78 Tahun 2015

Jakarta,KSPI – Jokowi Dinilai Sukses Miskinkan Buruh Lewat paket kebijakan ekonominya terutama melalui PP 78 Tahun 2015 dan pencabutan subsidi Listrik & BMM

Akibat kebijakan upah murah & Neolib Jokowi terebut, daya beli buruh dan masyarakat menurun.

Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5% per triwulan II 2017, sementara daya beli masyarakat terjun bebas ditunjukan oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh dibawah 5%, menjadi salah satu indikator keberhasilan Jokowi menerbitkan PP No 78/ 2015 yang membatasi kenaikan upah minimum.

” Era Jokowi hidup makin sulit. Jangankan untuk tembahan biaya hidup seperti makan atau susu anak. Kenaikan upah yang hanya berkisar antara Rp 100.000 hingga Rp 250.000 hanya cukup bahkan kurang untuk membayar listrik bulanan” ujar Desi salah seorang ibu rumah tangga yang suaminya bekerja sebagai buruh.

Terkait hal tersebut,Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan upah minimum tahun 2018 sebesar USD 50, atau lebih kurang Rp 675.000 (kurs Rp13.500 per USD).

Kenaikan upah minimum sebesar USD 50 ini penting dilakukan, agar upah pekerja menjadi layak. Ketika upah buruh layak, maka daya beli makin meningkat. Ketika daya beli meningkat, dengan sendiri akan tercipta pertumbuhan ekonomi.

Tidak hanya di Indonesia, tuntuan kenaikan upah USD 50 ini merupakan perjuangan buruh se-Asia Pacific. Perjuangan ini, oleh KSPI, dinamakan: Kampanye Upah + 50.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, kampanye upah + 50 disuarakan, karena upah murah saat ini tidak relevan lagi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, sehingga daya beli menurun dan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.

Sebagai contoh, akibat kenaikan harga listrik, daya beli buruh turun. Sebelum harga listrik naik buruh hanya membayar listrik sebesar 150 ribu. Sekarang setelah kenaikan listrik, buruh harus membayar 300 ribu. 150ribu lebih mahal dari harga biasanya. Pada saat yang sama, upah buruh tidak ada kenaikan. Akibatkan, 150 ribu yang biasanya bisa digunakan untuk konsumsi atau membeli barang yang lain, harus digunakan untuk membayar listrik. Dengan kata lain, daya beli buruh turun 100 ribu.

Ini belum untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lain seperti pakaian, pendidikan, dan sebagainya.

Oleh karena itu, kenaikan upah sebesar Rp675.000 dilakukan agar upah pekerja menjadi layak dan daya beli buruh semakin meningkat yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Selain mengkampanyekan kenaikan upah 2018, aksi buruh juga menuntut dicabutnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.


Comments

comments