Defisit BPJS Kesehatan, Bukti Jokowi Tidak Serius Dalam Memenuhi Pelayanan Kesehatan Yang Layak Untuk Rakyat

Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP FARKES Ref)

Jakarta,KSPI– Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dibentuk dan diterapkan mulai tahun 2014 adalah suatu program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat melalui Jaminan Kesehatan Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) merupakan gerbang utama menuju Universal Health Coverage (UHC) yang akan di implementasikan di tahun 2019.

Namun sejak diberlakukannya BPJS Kesehatan pada tahun 2014 sampai saat ini menuai berbagai macam permasalahan yang dampaknya terhadap masyarakat dan provider BPJS.

Ketua umum FSP Farkes Reformasi Idris Idham memaparkan beberapa permasalahan yang timbul sejak adanya BPJS Kesehatan diantaranya pertama, mengenai kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak tepat sasaran kepada rakyat miskin.

Kedua, sistem tarif INA CBGs yang tidak transparan dan biaya klaim yang kecil sehingga banyak rumah sakit terutama milik swasta yang dirugikan. Dalam pembagian regional tarif INA CBGs tidak adil dan tidak jelas. Sebagai contoh regional I untuk pulau Jawa, secara otonomi daerah di pulau Jawa sudah berbeda, dan dari sudut Upah Minimum juga berbeda namun biaya klaim untuk diagnosa yang sama dibayar klaim oleh BPJS Kesehatan sama.

“Mungkin untuk daerah yang Upah Minimumnya masih kecil rumah sakit terutama milik swasta akan menguntungkan, tapi untuk kota – kota besar seperti halnya Jakarta banyak rumah sakit swasta yang harus menekan biaya untuk menambah selisih kekurangan dari klaim BPJS” ungkap Idris.

Kemudian ditambah lagi dengan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan yang ditunda – tunda kepada FKRTL. Peraturan UU BPJS jelas menyebutkan bahwa pembayaran kalim BPJS Kesehatan terhadap FKRTL tidak lebih dari 15 hari kerja, dan jika lewar dari 15 hari kerja setelah berkas klaim diterima pihak BPJS terkena denda administrasi, namun pada kenyataannya BPJS Kesehatan banyak yg terlambat membayar klaim dengan alasan kekurangan berkas atau lainnya tegas Idris Idham.

“Wajar saja jika banyak informasi rumah sakit swasta menolak pasien dengan alasan administrasi atau lainnya, karena keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan sedangkan rumah sakit tersebut harus mengeluarkan biaya tiap bulan untuk mengaji karyawan dan biaya lainnya” kesal Idris.

Ketiga, masalah pembiayaan untuk program BPJS Kesehatan tersebut seperti setengah-setengah. BPJS Kesehatan yang tercatat defisit Rp9 triliun memang membuat publik bertanya-tanya, dimana letak lubang pengelolaan dana BPJS Kesehatan. Faktanya BPJS itu juga tidak gratis, masyarakat disuruh membayar iuran yang tidak sedikit. Dari iuran yang terkumpul apa masih tidak mampu untuk menalangi operasional dan klaim BPJS? Saat defisit makin membengkak, pemerintah kini melakukan sharing beban biaya pengobatan penyakit kronis ke keluarga pasien. Ini sebuah hal yang pastinya absurd dan melanggar prinsip BPJS itu sendiri yakni meringankan beban masyarakat Indonesia dalam hal biaya kesehatan.

Sebenarnya ada cara yang lebih efektif dan kreatif salah satunya penerapan pajak dosan atau sin tax. Banyak negara – negara yang sudah menggunakan cara ini diantaranya di Inggris dengan National Health Services (NHS), dan Australia dengan MEDICARE.

Pajak dosa ini bisa mengaitkan pada kontribusi – kontribusi yang berdampak kepada kesehatan tubuh diantaranya cukai rokok, karena hampir 95% cukai berasal dari rokok. Dan rokok juga berdampak sekali bagi kesehatan baik perokoknya ataupun yg terkena asap rokok ungkap Idris.

Kemudian Asap kendaraan bermotor bukankah juga sama berisikonya dengan asap rokok? Sekadar catatan, jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta sudah 18 juta unit, lebih banyak dari penduduk yang hanya 10,3 juta orang. Selain untuk mengurangi dampak polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, pajak dosa kendaraan bermotor juga bisa digunakan untuk iuran defisit BPJS Kesehatan. Hasil hitung-hitungan INDEF tahun 2016, total penerimaan cukai kendaraan bermotor baik mobil dan sepeda motor bisa mencapai Rp5 triliun per tahun.

Potensi pajak dosa lainnya seperti pemanis buatan. Kenapa minuman berpemanis buatan tidak dikenai pajak dosa? Padahal dampaknya ke diabetes, dan diabetes penyumbang kematian nomor tiga di Indonesia menurut data WHO.

Sekarang pemerintah sebaiknya fokus saja pada perluasan barang kena cukai yang berbahaya bagi kesehatan, atau hanya berfokus pada cukai rokok saja.

Permasalahan Jaminan Kesehatan Nasional bukan permasalahan di hilir namun di hulunya yang harus diperbaiki, ungkap Idris Idham.


Comments

comments