Buruh Sangat Menderita Di Era Jokowi

Jakarta,KSPI – Tiga tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo taraf hidup kaum buruh semakin memprihatinkan. Penghapusan subsis listrik dan bbm serta kenaikan harga-harga tidak diimbangi dengan upah yang layak, justru semakin diperparah dengan kebijakan upah murah Jokowi Melalui PP 78 tahun 2015.

Tidak hanya itu, ancama PHK karena lesunya perekonomian justru semakin ironis dengan maraknya serbuan Tenaga Kerja Ilegal ( TKA ) yang konon kabarnya meruapakan un-skill worker.

Bahkan Jutaan buruh di Indonesia belum menikmati kenaikan upah tahun 2018 akibat kebijakan upah murah Jokowi melalui PP78 tahun 2015 .Dengan dalih Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015, penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota dibeberapa wilayah Di Indonesia molor hingga detik ini.

Akibatnya buruh dari berbagai wilayah seperti Cirebon, Batam, Medan, Bogor, Karawang, Bekasi , Purwakarta dan lainnya belum mendapatkan kenaikan upah.

Aksi Cabut PP 78 Tahun 2015 ( Foto : Eddo )

Menurut Said Iqbal, selaku Presiden KSPI “Seharusnya UMSK sudah berlaku per 1 Januari dan ditetapkan berasamaan dengan penetapan UMK. Akan tetapi, hingga saat ini UMSK belum juga ditetapkan” ujar Said Iqbal.

Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhammad Rusdi mengatakan, kehidupan kaum buruh malah kian susah sejak mantan walikota Solo itu jadi orang nomor satu di negeri ini.

“Kami dari kaum buruh, jutaan jumlahnya di seluruh Indonesia, bahwa kami sangat menderita hidup di era Pak Jokowi,” tegasnya.

PHK gelombang satu hingga tiga, penyebabnya adalah daya beli yang menurun akibat upah murah melalui penerapan PP 79/2015.

Hal ini merupakan fakta, bahwa kebijakan ekonomi tidak bisa mengangkat daya beli, tetapi hanya membuka ruang kemudahan untuk berinvestasi. Tidak diiringi dengan kebijakan peningkatan daya beli. Maka yang terjadi adalah penurunan konsumsi, itulah yang menyebankan terjadinya PHK besar-besaran pada sektor ritel,” jelas Said Iqbal.

Catatan ketiga, ini yang ironis, tenaga kerja asing (TKA) unskill merajalela. Disaat daya beli turun, gelombang PHK terjadi dimana-mana, TKA seperti diberi karpet merah untuk bekerja di negeri ini.

Akibatnya para pekerja Indonesia seperti tersisihkan. Lapangan pekerjaan yang semestinya bisa menyerap tenaga kerja, tidak terjadi. Tentu saja, hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi kaum buruh Indonesia.


Comments

comments