Buruh Minta MoU antara Kepolisian dan TNI Terkait Pengamanan Unjuk Rasa dan Mogok Kerja Dicabut

Buruh Minta MoU antara Kepolisian dan TNI Terkait Pengamanan Unjuk Rasa dan Mogok Kerja Dicabut

Jakarta, KSPI– KSPI dan FSPMI melakukan Konferensi Pers di kantor LBH Jakarta berkenaan dengan rencana aksi puluhan ribu buruh dan menolak MoU antara Kapolri dan Panglima TNI.

Sekitar dua puluh ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dari jabodetabek akan melakukan aksi di Istana Negara, pada Selasa (6/2/2018).

Aksi juga akan dilakukan ribuan buruh serentak di berbagai kota lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Batam, Yogjakarta, Aceh, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorotanlo, Manado, Bajarmasin, dsb.

Dalam aksi tersebut, para buruh akan mengusung tiga tuntutan rakyat dan buruh, atau TRITURA..Tiga tuntutan itu adalah: (1) Turunkan harga beras dan listrik – tolak impor beras – wujudkan kedaulatan pangan dan energi, (2) Tolak upah murah – cabut PP 78/2015 tentang Pengupahan, (3) Pilkada dan Pilpres: Pilih calon pemimpin yang pro buruh dan anti PP 78/2015.

Selain itu, buruh juga akan menyuarakan penolakan atas Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Nomor: B/2/I/2018 Nomor: Kerma/2/I/2018 tentang Perbantuan Tentara Nasional Indonesia Kepada Kepolisian Republik Indonesia Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dimana dalam nota kesepahaman (MoU) tersebut, TNI dilibatkan dalam pengamanan menghadapi unjuk rasa dan mogok kerja.

Said Iqbal menilai, nota kesepahaman tersebut otorirer, anti demokrasi dan akan menyulitkan posisi Presiden Joko Widodo di mata internasional.

“Dalam MoU antara Kepolisian dan ILO saja disepakati bahwa dalam mengamankan mogok kerja polisi harus berada dalam jarak minimal 25 meter. Apalagi ini melibatkan tentara dalam penanganan mogok kerja.

Jelas hal ini bertentangan dengan konstitusi nasional dan hukum internasional.” Ujar pria yang juga menjabat sebagai pengurus pusat ILO, Governing Body of ILO yg berkantor di Geneva Swiss.

Pelibatan tentara dalam penanganan unjuk rasa apalagi mogok kerja akan merusak citra presiden Joko Widodo di mata internasional yang berdampak grade investasi Indonesia akan menurun di mata investor terutama investor asing, dan juga hal ini menciderai demokrasi yang mengedepankan masyarakat sipil, bukan lagi mendorong tentara dan polisi dalam dwi fungsi yg sudah di hapus dalam era reformasi.

Bagi ILO, MoU ini adalah pelanggaran serius terhadap hak “freedom of asociation” kebebasan berserikat..

Karena itu, Said Iqbal mendesak Presiden Joko Widodo agar memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mencabut MoU tersebut.

Selain itu, buruh mendukung langkah gerakan mahasiswa dan BEM UI yang memberikan kartu kuning kepada Jokowi. Bahkan para buruh, kata Iqbal, memberikan kartu merah kepada presiden Joko Widodo atas mahalnya harga beras dan listrik terlebih dengan rencana impor beras, berlaku nya upah murah melalui PP no 78/2015, dan adanya MoU antara Kepolisian dan TNI mengenai pengamanan unjuk rasa dan mogok kerja.

Aksi 6 februari akan terus meningkat eskalasinya hingga May Day dimana ratusan ribu buruh se jawa sumatera dan kota lainnya akan masuk ke Jakarta pada 1 Mei yang merupakan hari buruh internasional.

Buruh Minta MoU antara Kepolisian dan TNI Terkait Pengamanan Unjuk Rasa dan Mogok Kerja Dicabut


Comments

comments