BANYAK PERMASALAHAN, KSPI DESAK PEMERINTAH PERBAIKI PROGRAM JKN

Aksi Buruh perempuan KSPI dalam memperjuangakn perbaikan BPJS

KSPI- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melalui Jaminan Kesehatan Watch (JAMKES WATCH /Supervisi KSPI)mendesak Pemerintah untuk memperbaiki program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai Amanat UU BPJS Setelah berjalan hampir satu tahun sejak di jalankannya Program JKN pada 1 Januari 2014.

“Ternyata masih sangat banyak kekurangan dan permasalahan di lapangan terkait pelaksanaan JKN yang merupakan program pemerintah sesuai UU SJSN dan BPJS sebagai salah satu tanggung jawab negara memberikan Jaminan Kesehatan pada rakyatnya.” Ungkap Direktur Eksekutif Jamkes WATCH, Iswan Abdullah melalui keterangan persnya di Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Menurut Iswan, permasalahan regulasi dimana ada sistem INA CBG s yang sangat membatasi pelayanan dan biaya sangat bertentangan dengan prinsip manfaat tanpa batasan biaya Coordination Of Benefit (COB), dimana sampai saat ini jumlah klinik dan Rumah Sakit khususnya swasta yang masih juga sangat terbatas bahkan lebih sedikit dari klinik dan Rumah Sakit yang dulu bekerjasama dengan PT Jamsostek dan Asuransi Swasta yang dipakai Perusahaan atau asuransi swa kelola menjadikan kesulitan dilapangan bagi para pekerja swasta mendapatkan akses pelayanan kesehatan . “Pengunaan Puskesmas sebagai PPK 1 yang sangat membatasi jam pelayanan tidak 24 jam menjadikan pelayanan kesehatan sangat terbatas tidak seperti klinik swasta atau perusahaan yang bisa diakses selama 24 jam.” Kata Iswan.
Sementara itu Sekertaris Jenderal KSPI Muhammad Rusdi mengatakan, pihaknya mendukung BPJS Kesehatan sebagai operator JKN dan upaya untuk terus memperluas cakupan kepesertaan termasuk di kalangan pekerja penerima upah dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar Universal Coverage bisa secepatnya di lakukan tanpa pentahapan seperti yang selalu jadi tuntutan awal KSPI bahwa Seluruh Rakyat Harus Dapat Jaminan Kesehatan Tanpa Batasan mulai dari lahir sampai meninggal dunia.
Karenanya, lanjut Rusdi, terkait hal tersebut maka KSPI menyatakan sikap :
1.Mendesak Pemerintah lebih serius menyiapkan anggaran Kesehatan 5% dari APBN dan 10% dari APBD sesuai Amanat UU no 36 tahun 2009 dan meningkatkan anggaran PBI dari Rp 19,1 Trilyun menjadi Rp 30 Trilyun agar secepatnya seluruh rakyat mendapat Jaminan Kesehatan Nasional .
2.Mendesak agar sistem INA CBG’s dicabut karena sangat membatasi pelayanan dan manfaat Jaminan Kesehatan.
3.Menolak CoB bila manfaat dan pelayanannya lebih buruk dari Pelayanan Asuransi Swasta dan Swa Kelola yang akan menambah permasalahan di tingkat perusahaan antara pekerja dan pengusaha sehingga akan berdampak turunnya produktivitas dan peningkatan biaya pelayanan kesehatan.
4.Menolak semua aturan BPJS Kesehatan utamanya mendesak pihak BPJS Kesehatan untuk mencabut peraturan BPJS no 4 tahun 2014 yang membatasi pelayanan khususnya aktivasi kepesertaan baru yang hanya bisa digunakan sepekan setelah pendaftaran karena prinsipnya Kesehatan adalah hak rakyat dan harus bisa didapat tanpa dibatasi waktu dan biaya. Serta harus diberikan pelayanan yang sesuai dan biayanya jadi tanggung jawab negara.
5.Mendesak BPJS Kesehatan memperbaiki sistem pendaftaran On Line agar bisa diakses 24 jam tanpa masalah untuk memberantas sistem percaloan yang makin marak di loket pendaftaraan BPJS Kesehatan (pendaftaran off line ), karena terbatasnya kantor Cabang dan petugas pendaftaran yang tidak sebanding dengan jumlah calon peserta.
Mengacu pada beberapa hal tersebut, KSPI pun meninta agar kesemua hal diatas bisa dilakukan paling lambat 1 Januari 2015. Bila tidak dihiraukan, maka KSPI akan memobilisasi massa ke kantor BPJS Kesehatan,Kementrian Kesehatan,Kementrian Keuangan dan Istana Presiden.
Jika tidak juga ditanggapi sampai sepekan, maka KSPI dan semua Serikat Pekerja lainnya akan menggelar Mogok Nasional pada akhir Desember 2014.

Terima Kasih

Tim Media KSPI


Comments

comments