2017 Adalah Tahun Kegagalan Pemerintahan Jokowi-JK Mensejahterakan Kaum Buruh

Aksi buruh mendesak Jokowi Mencabut Kebijakan Upah Murah

Catatan Akhir Tahun KSPI

2017 Adalah Tahun Kegagalan Pemerintahan Jokowi-JK Mensejahterakan Kaum Buruh

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai bahwa pemerintahan Jokowi – JK gagal mensejahterakan kaum buruh. Indikatornya adalah turunnya daya beli akibat kebijakan upah murah melalui PP 78/2015.

PP 78/2015 merupakan bagian dari paket ekonomi Jokowi – JK yang memanjakan para investor. Kenyataannya, sepanjang 2015 Pemerintah lebih memilih menggenjot pembangunan infrastruktur ketimbang mensejahterakan kaum buruh.

Turunnya daya beli merupakan catatan pertama kaum buruh tahun 2017. Demikian dikatakan Said Iqbal di Jakarta, hari Sabtu (31/12/2017).

Catatan kedua, sepanjang tahun 2017 terjadi PHK dimana-mana. Data KSPI menyebutkan, hingga pertengahan tahun 2017 sudah lebih dari 50 ribu orang pekerja di PHK.

PHK terjadi di industri ritel, seperti penutupan 7-Eleven. KSPI juga memprediksi PHK akan terjadi Hypermart, Ramayana, Hero, Giant, Tiptop, dan beberapa industri yang lainnya dengan cara menutup beberapa gerai di satu daerah tapi dipindahkan ke daerah lain hanya dibentuk satu gerai.

Selain itu, industri pertambangan dan perminyakan serta farmasi juga melaporkan adanya PHK besar-besaran. Kasus yang mencuat adalah PHK yang terjadi di PT Freeport Indonesia dan PT Smelting.

Sebelumnya, PHK gelombang pertama, terjadi pada akhir tahun 2015. Ini menimpa buruh sektor tekstil dan garmen. Dimana puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan.

Gelombang kedua terjadi pada kurun waktu Januari hingga April 2016, berdampak terhadap industri elektroinik dan otomotif. Di industri elektronik, PHK terjadi di PT Tosiha, PT Panasonik, PT Philips, PT Shamoin, PT DMC dan PT. Ohsung. Pengurangan kayawan di industri otomotif terjadi pada industri sepeda motor dan roda empat serta turunannya, seperti PT Yamaha, PT Astra Honda Motor, PT Hino, PT AWP, PT Aishin,PT Mushashi, PT Sunstar.

PHK gelombang satu hingga tiga, penyebabnya adalah daya beli yang menurun akibat upah murah melalui penerapan PP 79/2015.

Hal ini merupakan fakta, bahwa kebijakan ekonomi tidak bisa mengangkat daya beli, tetapi hanya membuka ruang kemudahan untuk berinvestasi. Tidak diiringi dengan kebijakan peningkatan daya beli. Maka yang terjadi adalah penurunan konsumsi, itulah yang menyebankan terjadinya PHK besar-besaran pada sektor ritel,” jelas Said Iqbal.

Catatan ketiga, ini yang ironis, tenaga kerja asing (TKA) unskill merajalela. Disaat daya beli turun, gelombang PHK terjadi dimana-mana, TKA seperti diberi karpet merah untuk bekerja di negeri ini.

Akibatnya para pekerja Indonesia seperti tersisihkan. Lapangan pekerjaan yang semestinya bisa menyerap tenaga kerja, tidak terjadi. Tentu saja, hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi kaum buruh Indonesia.


Comments

comments